Polri Menyebut Siyono sebagai Teroris, Pakar Hukum UI: Sebutan Itu Tidak Benar

Pakar Hukum dari Universitas Indonesia, Heru Susetyo

BERITA TERKAIT

• 19 hari laluPolisi Sebut Siyono Panglima Kelompok Teroris, KontraS: Tidak Etis dan Masih Sebatas Imajinasi
• 2 hari laluPakar Hukum UI: Jika Polri Tak Terbuka, Masyarakat Wajar Merasa Curiga
• 22 hari laluPaksa Keluarga Siyono Agar Tidak Menuntut Haknya, ICAF: Ini Pelanggaran Hukum
• 9 hari laluMakmun Murod: Langkah Muhammadiyah Bantu Autopsi Siyono Sesuai Koridor Hukum
• 1 bulan laluTerkait Kematian Siyono, Penjelasan Polri Dinilai Tak Masuk Akal

TERPOPULER

• Quraish Shihab: Tidak Benar Nabi Muhammad SAW Mendapat Jaminan Surga
• Temui Kejanggalan Pada Jasad Korban Mina, Dokter ini Surati Raja Saudi
• Biksu Budha Gunakan Rasisme dan Rumor untuk Menyebar Kebencian di Burma
• BNPT: Mengajarkan Anak-anak Mengaji dan Salat adalah Radikalisasi
• Jasad Siyono Masih Utuh, Begini Keterangan Dokter Forensik dan Penggali Makam

Home » News » Indonesia » Polri Menyebut Siyono sebagai Teroris, Pakar Hukum UI: Sebutan Itu Tidak Benar

2 hari lalu | 2648 views

KIBLAT.NET, Jakarta – Selama ini pihak kepolisian mengatakan kalau Siyono, warga Klaten yang tewas saat pemeriksaan Densus 88 merupakan seorang teroris. Dalam hal ini, Pakar Hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa sebutan teroris terhadap Siyono sangat tidak tepat, karena belum diproses di pengadilan, terlebih Siyono sudah meninggal.

“Penyebutan itu tidak benar, kalau sudah terbukti di peradilan baru boleh disebut teroris, sedangkan ini pengadilannya saja tidak ada,” ujar Heru Susetyo saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu (13/04).

Dosen di Fakultas Hukum UI itu juga mengatakan, seharusnya Siyono baru bisa disebut terduga dan tidak bisa menjadi tersangka, karena belum ada pengadilannya dan belum ada pemeriksaan di pengadilan. Terlebih belum ada penyidikan, maka status paling tinggi adalah terduga atau saksi.

“Kalau disebut teroris, maka itu mendahului pengadilan apalagi korban sudah meninggal pula, jadi sangat tidak pas. Harus dikoreksi juga sebutan teroris itu, karena itu cenderung sebutan yang melarang hukum,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan Densus 88 termasuk dalam kategori abuse of power. “Maknanya adalah penyalahgunaan kekuasaan,” tandasnya.

Reporter: Jundi Karim
Editor: M. Rudy