Jika Pemimpin Bermental Pedagang
Pemimpin yang bermental pedagang, akan mengurus rakyat setengah hati.
Oleh: Eva Arlini, SE
Tim Media Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia wilayah Sumut
Email: Arlini.Rizki@gmail.com
Tim Media Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia wilayah Sumut
Email: Arlini.Rizki@gmail.com
SALAH satu kebutuhan untuk sehat adalah air. Tentu bukan sembarang air, melainkan air bersih yang layak dikonsumsi. Tapi inilah yang sulit diperoleh di kota Medan tempat penulis tinggal. Banyak masyarakat kota Medan yang mengeluhkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtadani Provinsi Sumatera Utara sebagai penyedia layanan air bersih di wilayah tersebut.
Masalahnya adalah air yang dialirkan ke rumah-rumah warga keruh dan pada waktu-waktu tertentu alirannya kecil atau bahkan pernah mati. Ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal serupa juga penulis rasakan. Sehingga terpaksa kami menggunakan penyaring air dan tambahan mesin. Agar air bisa terus mengalir dan jernih.
Biaya atas pelayanan air oleh PDAM Tirtanadi tetap dikutip tiap bulannya, tapi pelayanan sungguh berbeda. Apa yang disebutkan di website resminya bahwa tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, nyatanya kenyataan jauh dari angan.
Sejumlah anggota DPRD Medan mengajukan sejumlah saran perbaikan. Surianto, SH dari Gerindra menyarankan PDAM Tirtanadi yang selama ini dikelola Provinsi Sumut diambil alih oleh Pemko Medan. Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Ibnu Ubayd Dilla menyarankan agar pengelolaan PDAM Tirtanadi diserahkan pada pihak ke tiga, sebab dengan orientasi keuntungan maka pihak swasta akan memberikan pelayanan terbaik.
Pernyataan Ibnu Ubayd Dilla inilah salah satu gambaran pemimpin bermental pedagang. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa jika lembaga pemerintah mengelola perkara yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kualitas pelayanan yang diberikan lebih rendah dari swasta. Seolah ingin ditanamkan dalam benak masyarakat, jika ingin pelayanan terbaik harus berani bayar lebih.
BACA JUGA :
Dalam hal pelayanan pendidikan, siapa yang bisa bayar mahal dia akan mendapat pendidikan dengan fasilitas terbaik. Sama halnya dengan urusan kesehatan, pelayanan listrik, termasuk pelayanan air bersih dan lain sebagainya. Demikian juga dengan proyek-proyek pengelolaan sumber daya alam yang jumlahnya besar seperti minyak, gas, emas dan lain sebagainya pun dianggap yang lebih mampu dan lebih baik pengelolanya adalah swasta.
Terkait PDAM Tirtanadi, padahal pelanggan selama ini bukan mendapatkan air secara gratis dari pemerintah, tetapi bayar yang artinya pemerintah dapat untung dari rakyatnya. Namun dengan mudah opini tersebut keluar, lebih baik kebutuhan masyarakat diurus swasta agar lebih baik. Bukankah ini berarti pemerintah ingin rakyat semakin susah lalu swasta berbagi keuntungan dengan mereka?
Pemimpin bermental pedagang hanya ada daam sistem demokrasi. Sebab dari awal, untuk menduduki kursi jabatan mereka telah mengeluarkan modal besar. Sehingga wajar akhirnya mereka berfikir mencari keuntungan saat sudah menjabat. Berbeda dengan pemimpin dalam institusi pelaksana syariah Islam yaitu Khilafah. Pemimpin terpilih bukan karena uang, melainkan karena mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Khalifah dan para pejabat dibawahnya diamanahkan oleh Allah swt untuk mengurus urusan rakyat sesuai Islam. Amanah tersebut akan mereka pertanggungjawabkan dihadapan Allah swt kelak di akhirat. Rasululah saw bersabda (terkait pemimpin), “..berikanlah hak mereka (untuk ditaati dalam mengurus rakyat), karena kelak Allah swt akan meminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dibebankan urusannya pada mereka”(HR. Bukhari).
Pemimpin yang bermental pedagang, akan mengurus rakyat setengah hati. Sementara pemimpin yang bermental pelayan ala Islam, akan mengurus urusan rakyatnya sepenuh hari karena takut pada Allah swt. Wallahu a’lam bishawab. []
Komentar
Posting Komentar