Memimpin di Era Turbulensi

Di era digital, seorang pemimpin harus paham situasi lingkungan yang sangat dinamis dan terkadang menghadapi goncangan (turbulen) dari segala arah, termasuk dari internal.
Muhammad Awaluddin, Chairman of Indonesia Society Forum (ISDF)

MEMASUKI abad milennium, rasa cemas, resah dan gelisah semakin dirasakan warga masyarakat lantaran semua penuh ketidak-pastian (uncertainty). Ketidak-pastian telah menjadi stigma di era milenium saat ini. Perubahan iklim (lingkungan dan bisnis) begitu dinamis, tidak terpola, sehingga sulit diprediksi. Kondisi ini akrab di benak kita sebagai era turbulensi.
Sekurang-kurangnya sudah lebih dari satu dekade kita akrab mendengar istilah ini dalam kosakata yang berbeda namun bermuara pada satu hal: ketidak-pastian. Masih hangat di benak kita bahwa pada 1994 saja Richard dAveni telah menulis buku bertajuk Hyper Competition yang pada dasarnya dipicu oleh perubahan iklim bisnis yang dinamis. Namun, turbulensinya semakin cepat dipicu oleh teknologi dan globalisasi.
Ya, ketidak-pastian itu menyelinap di hampir seluruh relung kehidupan masyarakat, tak terkecuali rakyat-masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Rasa ketidak-pastian penuh was-was itu, salah satunya, menggelayuti rasa-firasa warga Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok. 
Ceritanya, dua hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1439 H, puluhan warga Kampung Ongko Asa, Kabupaten Kutai Barat, berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, mereka menyampaikan curahan hati (curhat) terkait kondisi enam kampung di Kutai Barat yang dibidik perusahaan tambang.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Ongko Asa, Markus, mengisahkan, ada enam kampung di Kutai Barat yang diserahkan oleh Pemkab Kutai Barat (Kubar) untuk ditambang perusahaan batubara PT Kencana Wilsa. Sejak 2010, perusahaan tersebut melobi warga di enam kampung itu: Ongko Asa, Muara Asa, Geleo Asa, Pepas Asa, Juaq asa, dan Muara Benangaq. Hasilnya nihil, semua warga menolak.
“Mereka punya izin dari Pemkab Kubar di masa kepemimpinan Pak Thomas. Sekarang Pak Thomas sudah tidak menjabat, tapi izinnya ternyata masih berlaku dan kini dijadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kubar untuk meloloskan rencana penambangan batubara di desa kami,” ungkap Markus.
Delapan tahun berselang, warga  enam kampung itu mengira perusahaan tidak tertarik lagi menambang di wilayah mereka. Tidak disangka, awal Juni 2018, perusahaan tiba-tiba kembali datang bersama tim DLH Kabupaten Kubar, langsung memetakan area di enam kampung tersebut. Kampung Ongko Asa yang akan digarap di awal. Sontak, warga Kampung Ongko Asa gusar dan melakukan perlawanan.
“Sudah lama kami diam, karena sejak ritual denda, kami menganggap mereka tidak datang lagi. Ternyata, mereka datang lagi. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang kerap disebut Pemkab Kubar tak pernah diperlihatkan ke warga. Dulu kami sudah datangi Pemkab, tapi tidak diindahkan karena masa pergantian dari Bupati Thomas ke bupati yang baru,” kata Markus seperti dikutip www.mongabay.co.id, 20 Juni 2018.
Markus menjelaskan, pada 2010, ketika perusahaan melakukan sosialisasi di enam kampung yang akan ditambang, pihaknya tidak dapat menerima. Akhirnya para ketua adat melakukan ritual dan memberi sanksi pada perusahaan. Perusahaan setuju terhadap denda dan segala syarat yang diminta masyarakat adat. Namun, setelah ritual adat selesai, perusahaan memutar balik fakta dan melaporkan kejadian itu kepada Pemkab Kubar bahwa telah terjadi kesepakatan melalui sosialisasi.
“Padahal sebaliknya, sosialisasi yang mereka maksud adalah ritual adat yang kami lakukan untuk mendenda perusahaan,” terang Markus.
Menurut Markus, wilayah yang akan ditambang merupakan jantung Kabupaten Kubar. Lokasinya hanya 12 kilometer dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kubar. Di Kampung Ongko Asa sendiri, dihuni 101 kepala keluarga dengan perkiraan 400 lebih jiwa. Hampir semua warga merupakan Suku Dayak Tunjung. Pada peta IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang diterbitkan Pemkab Kubar, terlihat keenam desa tersebut masuk area pertambangan. Artinya, perusahaan bebas menambang bahkan termasuk di permukiman warga.
“Lahan yang akan ditambang merupakan kawasan produktif. Perkebunan dan pertanian warga. Yang pertama mau ditambang itu Gunung Layung, di sana sumber air kami. Jika sumber air hilang, kampung kami juga ikut hilang. Pertanian dan perkebunan kami juga hilang. Bakal sengsara kami,” ungkap Markus.
Tidak hanya permukiman, hutan adat milik Kampung Ongko Asa akan dibabat duluan. Hutan adat bernama Hemak Bojooq ini merupakan hutan utama yang dijaga ratusan tahun oleh warga adat. “Hutan adat kami akan dibabat, itu sudah ada dalam sosialisasi perusahaan 2010 lalu. Kalau ini hilang, kami tidak punya mata pencaharian lagi,” jelasnya.
Selama ini, demikian kata Markus, perusahaan memang tidak pernah melakukan intimidasi. Perusahaan hanya melakukan lobi pada Pemkab Kubar dan warga masyarakat dengan iming-iming pekerjaan. Namun, sayangnya, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan keterampilan warga yang rata-rata petani. “Biarpun dijanjikan kerja, kami tidak mau. Kami yakin itu hanya sebentar, sementara kami mau hidup selamanya di kampung kami,” ujarnya.
Warga akan terus melakukan perlawanan, dengan mendatangi semua instansi terkait. Dari pejabat kampung, Pemkab Kubar hingga Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Provinsi Kaltim. “Kami akan datangi semua, kami melawan,” tegas Markus.
Era turbulensi memang penuh ketidak-pastian. Perusahaan yang dianggap warga Kampung Ongko Asa tak lagi balik untuk menambang batubara di wilayah mereka, ternyata tiba-tiba muncul setelah tongkat kepemimpinan daerah berganti. Boleh jadi perusahaan itu merasa bahwa saat ini merupakan waktu yang pas menambang dan berbisnis batubara. Padahal, secara global kelesuan iklim bisnis relatif belum membaik. Krisis belum dapat dipastikan kapan bakal berakhir. Perusahaan sekadar nekad masuk ke turbulensi bisnis global.

Memahami Kultur, Inklusif dan Lintas Batas
Tentu bukan perkara mudah menghadapi rakyat yang menolak aktivitas penambangan. Tidak gampang pula merespon perusahaan (korporasi) yang kembali hendak menambang lantaran telah mengantongi izin yang masih berlaku. Rakyat dan korporasi sama-sama mempunyai hak. Hak bertemu hak, sudah barang tentu ada hak dari salah satu pihak yang dikalahkan. Harus ada kompromi, mesti ada kejujuran agar terhindar dari konflik antara rakyat dan pemilik modal. 
Di era turbulensi yang penuh ketidak-pastian ini, seorang pemimpin daerah setidaknya harus memiliki kemampuan adaptif dalam budaya, merangkul (inklusif), dan berpikir-bertindak melintas batas.
Ya, pemimpin daerah (organisasi pemerintahan daerah) haruslah mempunyai kemampuan berbudaya. Acapkali organisasi (tak terkecuali pemerintahan daerah) menganggap remeh diperlukannya kemampuan berbudaya dan kemampuan memahami akar kultural dari para pimpinannya. Padahal  pimpinan yang tidak dipersiapkan untuk bisa bekerjasama dengan orang-orang yang berlatar budaya yang berbeda dapat memberikan dampak negatif terhadap semangat dan moral pekerja. Pekerja akan merasa tidak bahagia dan tidak diapresiasi karena sering terjadi kesalah-pahaman. Padahal pula, pemimpin yang tidak memahami akar kultural rakyat yang dipimpinnya, akan sulit pula memahami aspirasi dan melahirkan kebijakan yang memuaskan rakyatnya.
Kendati berada di Bumi Borneo yang selama ini lebih dikenal sebagai wilayah dominan etnis Suku Dayak, penduduk (rakyat) Kabupaten Kutai Barat tidaklah homogen. Dengan total penduduk 145.838 jiwa (data 2015), mereka terdiri dari Suku Dayak Tunjung sebanyak 24,2%, 19,9% Suku Dayak Benuaq, 15,5% Suku Kutai, 10,7% Suku Jawa, 9,3% Suku Dayak Bahau, 4,5% Suku Banjar, 3,2% Suku Bugis, 2,4% Suku Dayak Kenyah, 2,3% Suku Dayak Bentian, 1,7% Suku Dayak Bakumpai, 1,7% Suku Dayak Penihing/Aoheng, 1,4% Suku Dayak Kayan, 0,6% Suku Dayak Seputan, 0,2% Suku Dayak Bukat, 0,2%, Suku Dayak Luangan, dan 0,2% Suku Batak.
Selain keaneka-ragaman suku, rakyat Kutai Barat juga penuh warna agama yang dianut. Mereka terdiri dari penganut Agama Kristen 60,82% (Kristen Protestan 35,60% dan Katolik 25,22%), Islam 38,94%, Kaharingan 0,17%, Hindu 0,04% dan Budha 0,03%.
Dari sisi pemilik dan penanam modal, Kutai Barat pun relatif berwarna. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kabupaten Kutai Barat menempati urutan ketiga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan total investasi Rp1,76 triliun (sepanjang 2017). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), Kabupaten Kutai Barat menempati posisi keempat dengan nilai investasi sebesar 6,2 juta dolar AS dengan menarik 11 orang tenaga kerja lokal. Dengan sedikitnya tenaga kerja lokal di PMA secara otomatis pemerintahan dan warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat menghadapi orang-orang dari tenaga kerja asing yang membawa kultur dan kebiasaan negara/bangsa asal masing-masing.
Dengan warna-warni suku, agama, dan negara, pemimpin daerah (Kutai Barat) tidak sekadar mampu memahami ragam budaya-kultural, namun juga dituntut untuk dapat menjalin komunikasi lintas batas. Di era globalisasi ini kemampuan berkomunikasi lintas budaya, agama dan ras menjadi sangat kritikal. Komunikasi dapat mempermudah pencapaian tujuan tapi juga bisa menjadi penghalang pencapaian sasaran organisasi. Beberapa kendala yang sering terjadi dalam komunikasi adalah kemampuan bahasa yang tidak sama, kemajuan teknologi yang membuat interaksi langsung antar-manusia semakin terbatas, dan juga perbedaan waktu antar zona yang signifikan untuk perusahaan multinasional. Situasi-situasi ini akan mudah menimbulkan salah paham dan salah pengertian. 
Selain kemampuan budaya dan komunikasi lintas budaya, pemimpin di era turbulensi dan globaliasi ini harus pula mampu merangkul (inklusif) semua lapisan masyarakat (rakyat dan pengusaha) yang ada. Bersikap inklusif  merupakan satu kemampuan yang sangat vital yang diperlukan oleh seorang pemimpin apabila ingin berhasil di zaman ini. 
Pemimpin yang inklusif akan mengapresiasi karaktertistik yang berbeda dari setiap rakyat dan warganya. Mereka akan mendukung kolaborasi di lingkungan masyarakat yang dipimpinnya di mana orang akan merasa didengar dan dihargai. Pemimpin yang inklusif harus menyadari adanya sikap-sikap yang tidak terkontrol dan tidak disadari dampaknya oleh warga dan orang asing yang ada di wilayahnya. Sebab itu, pemimpin yang inklusif harus dapat menjaga rasa pengertian dan penghargaan yang tulus atas perbedaan yang terdapat pada setiap orang.   
Berdasarkan beberapa riset manajemen, organisasi dengan kepemimpinan yang inklusif akan mendorong inovasi, pertumbuhan dan kerjasama yang positif menuju satu tujuan bersama. Bupati Kutai Barat FX Yapan berusaha tampil sebagai pemimpin inklusif. 
Dia berupaya terus melatih diri dalam meningkatkan kemampuan menjalankan ketiga kompetensi di atas. Dia ingin memaksimalkan potensi besar dalam diri dan masyarakatnya untuk menjadi sukses dalam menghadapi kompetisi global yang bergulir secara cepat.

Membangun Kepercayaan Diri dan Keberanian Ambil Keputusan
Kepercayaan diri seorang pemimpin daerah merupakan hal yang paling ingin terlihat oleh jajaran aparatur pemerintahan dan rakyat-masyarakat yang dipimpinnya sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi mereka. Kita acap melihat bagaimana seorang pemimpin besar terlihat begitu berkarisma, sangat ahli dalam membuat strategi, begitu sukses memimpin atau menjalankan sebuah pemerintahan besar. Pencapain tersebut tentunya tidak terlepas dari rasa percaya diri yang tinggi dalam diri sang pemimpin.
Bupati FX Yapan menyadari benar bahwa memiliki rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari sangat baik untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan. Menjalankan sebuah sistem manajemen pemerintahan yang baik membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi.
Pemimpin daerah akan senantiasa mendapatkan tekanan dari berbagai macam sisi, dari sisi dewan wakil rakyat, dari sisi aparatur pemerintahan di bawahnya, dari mitra pemerintahan, dan dari sisi rakyat-masyarakat. Bisa dibayangkan apa jadinya jika seorang pemimpin daerah tidak punya kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Apa jadinya sebuah pemerintahan manakala sang pemimpin ragu dan takut dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat-masyarakat.
Pada saat masa-masa sulit penuh ketidak-pastian, kehadiran pemimpin yang penuh percaya diri dan berani mengambil keputusan merupakan dambaan bagi para wakil rakyat, mitra dan rakyat. Bagi mereka kehadiran seorang pemimpin dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan arahan, kejelasan, rasa percaya diri, daya tahan yang lebih kuat, optimis dan kepastian akan masa depan.
Orang tidak akan mengikuti pemimpin yang penuh ketidak-pastian dan selalu cemas waswas. Ketakutan itu biasanya selalu menular. Begitu juga dengan kepercayaan diri, rasa percaya diri akan memberikan semangat positif dan menciptakan hal-hal yang produktif.
Seorang pemimpin yang selalu percaya diri akan selalu terlihat seperti itu bahkan tanpa harus mengatakan sesuatu. Ini yang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim pemerintahan, para anggota tim sangat perlu melihat pemimpinnya penuh rasa percaya diri, bahkan ketika secara pribadi, pemimpin itu mungkin tidak sepenuhnya merasa percaya diri. Padahal, rasa percaya diri begitu penting dalam kehidupan sehari-hari seorang pemimpin.
Dengan rasa percaya diri, seorang pemimpin akan mampu mengambil keputusan secara matang, dengan menggunakan dasar-dasar yang kuat, serta berani menghadapi risiko apapun yang terjadi akibat keputusannya itu. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat, Bupati FX Yapan selalu berusaha belajar dengan baik dan benar terutama terkait dengan bidang/jabatan yang sedang dijalaninya dengan segala aspek yang melingkupinya. Dengan mengasah diri (membaca dan menulis) secara terus menerus, dengan meng-update informasi yang senantiasa berkembang secara dinamis, dengan mengembangkan analisis yang dipenuhi akal sehat, serta menjalankan strategi komunikasi secara intens dengan mitra kerja, tentu rasa percaya diri akan terbangun secara maksimum.
Bupati FX Yapan cukup menyadari bahwa seorang pemimpin tidak bisa hanya mengandalkan stafnya secara total dalam membangun rasa percaya dirinya. Sebaliknya, justru sang pemimpin itulah yang harus mampu mendaya-gunakan staf (aparatur) sekaligus membangun sumber-sumber pendorong munculnya rasa percaya diri secara kolektif dan terpadu.
Sebab itu, Bupati FX Yapan senantiasa berusaha menampilkan wajah yang memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi. Dia berusaha memperhatikan penampilan sesuai situasi, terutama ketika berada di kantor, memimpin rapat forum komunikasi pemerintahan daerah, memimpin rapat segenap jajaran aparatur pemerintahan daerah, menghadiri kegiatan mitra pemerintah daerah. Namun demikian, dia menghindari untuk tampil secara berlebihan dengan hal-hal yang membuat tidak nyaman. Penampilan yang proporsional akan sangat berarti bagi segenap aparatur Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dan rakyat-masyarakat Tanaa Purai Ngeriman.
Sudah barang tentu tidak cukup sekadar menampilkan wajah yang memperlihatkan kepercayaan diri tinggi. Rasa percaya diri itu juga harus dibangun dengan:
Selalu Berpikir Positif. Terdengar klise sepertinya. Tapi, sesungguhnya, di benak Bupati FX Yapan, memang seseorang bisa menjadi orang yang percaya diri dengan selalu berpikir positif. Kita jadi bisa menerima diri sendiri. Kita memahami bahwa diri ini sungguh berharga dan berarti. Dengan demikian, Yapan merasa semakin yakin dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin.
Dengan berpikir positif, Yapan tidak merasa minder saat melihat keberhasilan pembangunan daerah lain. Dia tidak merasa pesimis saat mengalami masalah dalam membangun daerahnya. Semangatnya tetap terjaga, sehingga dia tidak merasa tertekan saat bertemu kolega dan sejawat sesama kepala daerah.
Punya Tujuan yang Mantap. Seorang pemimpin harus mempunyai tujuan yang mantap. Pemimpin harus tahu apa yang ingin dicapai rakyat-masyarakat yang dipimpinnya.
Selama memimpin rakyat-masyarakat Kabupaten Kutai Barat, setiap langkah dan kebijakan Bupati FX Yapan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan:
Mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan cakupan sarana dan prasarana dasar publik ke kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung yang relatif terbelakang;
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat;
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Mendorong peningkatan kinerja dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat;
Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat miskin pada kehidupan yang lebih bermartabat;
Menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang lebih harmonis, tertib dan aman bagi masyarakat;
Meningkatkan peran pemerintahan kampung, pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.
Dengan mematok tujuan yang mantap, Bupati FX Yapan tidak merasa ragu di tengah jalan kepemimpinannya. Dia tidak goyah saat menghadapi masalah dan tidak terhanyut dengan masa silam. Fokusnya jelas, yakni mewujudkan impian rakyat-masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
Senantiasa Bersiap. Bupati FX Yapan senantiasa berusaha melakukan segala persiapan yang dibutuhkan sebelum pergi ke kantor, sebelum bertemu rekan sejawat, sebelum memimpin rapat rutin, dan sebelum menyambangi rakyat-masyarakat. Dia berupaya memastikan kesiapan sebelum jatuh hari-H yang telah diagendakan.
Dengan melakukan persiapan, dia meyakini dapat merencanakan sesuatu secara matang dan akan lebih memahami apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, dia tidak tergesa-gesa, tidak gugup, dan yakin dengan kemampuan diri sendiri di hadapan siapa pun.
Menyadari Kelebihan. Bupati FX Yapan berusaha mengenali dan menyadari apa saja kelebihan yang dimilikinya. Melihat apa yang telah dicapai dan menyadari kemampuan diri, menurutnya, bisa menambah rasa percaya diri. Dengan begini, dia merasa berguna dan optimis menghadapi masa depan rakyat-masyarakat Kutai Barat yang lebih baik dan bepengharapan.
Namun demikian, dia berupaya menghindari sikap tinggi hati di saat mengenali dan menyadari kelebihan yang dimilikinya. Bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan menggunakan kelebihan yang dimilikinya untuk menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Tapi, cara dirinya mengenali dan menyadari kelebihan semata-mata untuk memotivasi diri agar menjadi pemimpin yang lebih baik.

Menjunjung Integritas dan Keterbukaan
Dalam salah satu pidatonya saat berdebat dalam pemilihan Senat, Abraham Lincoln mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tak bisa bertahan hidup bilamana parlemennya terdiri dari orang-orang yang “separuh budak dan separuh bebas”. Dia tahu persis konsekuensi dari kata-katanya itu. Kendati akhirnya kalah, ucapan dan pemikirannya tentang masa depan AS yang harus bebas dari perbudakan telah mengangkat namanya menjadi tokoh nasional. Nilai integritas yang dianut Abraham Lincoln membuatnya kehilangan kursi Senat, namun nilai itu pula yang mengantarkannya menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat (1860-1865) dan salah satu bapak bangsa AS.
Dari pernyataan Abraham Lincoln itu dapat ditarik benang merah bahwa orang-orang menghargai integritas seorang pemimpin lebih daripada apa pun. Lalu, apa sesungguhnya integritas? Secara definisi, kata integritas diambil dari bahasa Inggris, yakni integrity, yang berasal dari akar kata integer yang berarti utuh, menyeluruh, lengkap atau segalanya. Utuh yang dimaksud adalah keutuhan dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya antara perkataan dan perbuatan. Jadi, orang yang memiliki integritas adalah orang yang menyatu kata dan perbuatannya.
Sedikitnya terdapat tiga ciri yang ditunjukkan oleh orang yang memiliki integritas tinggi. Pertama, berlaku jujur, baik di rumah maupun di tempat kerja dan tempat-tempat lainnya. Jujur berarti tulus, lurus hati dan tidak bohong. Dan kejujuran harus dimulai dari diri sendiri. Tak ada seorang pun yang mampu bersikap jujur, bila dia masih bisa dan berani berbohong.
Kedua, menepati janji. Seseorang melakukan apa yang dijanjikan dan tidak membocorkan rahasia. Pemimpin yang bermoral memiliki kehendak baik untuk selalu menepati janji alias tidak ingkar janji. Konsekuensinya, dia harus berani bertanggung-jawab terhadap janji atau komitmen yang telah dibuat dengan siapapun.
Dan ketiga, bertindak konsisten, menyatukan kata dengan perbuatan. Dalam bahasa teknologi informasi, konsisten perkataan dan perbuatan tersebut disebut sebagai prinsip WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get). Seseorang dengan integritas yang tinggi adalah seseorang yang sama, baik ketika dilihat maupun saat tidak ada orang yang melihatnya.
Ya, di tengah arus globalisasi dan era turbulensi, seorang pemimpin (daerah) harus benar-benar menjunjung tinggi integritas. Dan Bupati FX Yapan berusaha terus mewarnai langkah-langkah dirinya dengan pakaian integritas. Bahkan, dia berupaya pula menularkan sikap ini kepada segenap aparatur di bawahnya dan rakyat-masyarakat Kutai Barat pada umumnya. 
Dari integritas, kemudian Bupati FX Yapan mengajak segenap jajarannya untuk menerapkan keterbukaan (transparansi) dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Karena, dengan keterbukaan, seorang pemimpin akan dapat bekerja secara tenang tanpa terganggu praduga-praduga negatif dari staf ataupun dari kolega yang lain.
Dalam batas-batas tertentu keterbukaan ini memang menjadi positif dalam meneguhkan kepemimpinannya, namun ada juga hal-hal yang terkait keterbukaan ini yang mestinya dikembangkan dan dijalankan secara proporsional. Keterbukaan bukanlah harus dimaknai semua orang harus tahu semuanya. Namun dengan niat yang baik, keterbukaan bisa juga diartikan mau menerima masukan konstruktif, kritik ataupun “protes” yang memang ada dasarnya, dari siapa saja, tanpa melihat level yang memberi masukan, sepanjang disampaikan secara etis. Bukanlah zamannya lagi mengklaim bahwa pemimpin pasti benar segalanya. Namun selalu ada cara untuk “memperbaiki” hal ini dengan keterbukaan yang sinergis.
Bupati FX Yapan cukup paham makna keterbukaan. Sebab itu, sebagai sosok yang lama berpengalaman sebagai anggota legislatif, dia cukup aktif menyambangi bawahan dan rakyat-masyarakat Kabupaten Kutai Barat untuk sekadar menyerap aspirasi dan menerima kritik atas jalannya pemerintahan yang dipimpinnya. 

Perhatikan Sektor Ekonomi Kunci
Langkah-langkah memahami kultur sosial masyarakat, membangun kepercayaan diri dan keberanian mengambil keputusan, serta menjunjung tinggi integritas tidak akan berarti apa-apa bilamana rakyat yang dipimpinnya dibiarkan tak berdaya (terutama secara ekonomi) tergilas turbulensi dan globalisasi. Selama masa kepemimpinnya di era turbulensi ini, Bupati FX Yapan berupaya fokus meningkatkan derajat ekonomi dan martabat kesejahteraan rakyat Kutai Barat. Terlebih lagi, potensi sumber daya alam di Kutai Barat sangat mendukung langkah dan upayanya itu.
Seorang kepala daerah terpilih, menurut pendapat Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr. M. Rizal Taufikurahman, harus melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi daerahnya.
Dalam tantangan era turbulensi dan kondisi global saat ini, jelas Rizal sebagaimana dikutip https://m.watyutink.com (Juni 2018), aktivitas ekonomi daerah (regional economic) tentu saja tidak bisa terlepas dari ekonomi nasional (national economic), begitu pun sebaliknya. Denyut ekonomi di daerah sangat menentukan denyut ekonomi nasional, termasuk dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen dan indikator-indikator ekonomi lainnya. Arti kata, pimpinan daerah harus menargetkan pertumbuhan ekonomi daerahnya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pimpinan daerah harus mampu mewujudkan rencana pembangunan ekonomi lima tahun masa kepemimpinannya sesuai dengan target-target nasional. Tentu saja dengan indikator ekonomi yang transparan dan terukur.
Perencanaan pembangunan daerah yang disusun di mana salah satunya pembangunan ekonomi tadi harus mampu direalisasikan. Aspek yang harus menjadi fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah regulasi, yaitu regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi segera bangkit dan tumbuh. Salah satunya regulasi yang perlu diperhatikan daerah adalah terkait dengan kemudahan berinvestasi. Selain itu, terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur.
Pertama, mengenai regulasi terkait investasi. Investasi yang ditarik ke daerah sebaiknya harus mampu mendorong tumbuhnya industri di daerah. Industri tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja di daerah. Artinya pelayanan pemerintah daerah dalam berinvestasi baik dalam negeri maupun asing harus benar-benar dirasakan rakyat-masyarakat.
Di samping itu, industri yang dibangun adalah industri yang mampu mendorong industri/sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh. Berarti industri tersebut sebagai industri/sektor kunci. Artinya, sektor/industri kunci sebagai industri yang mampu mendorong multiplier effect dan nilai tambah komoditas yang tersedia.
Kedua, mengenai regulasi terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur. Hendaknya regulasi pembangunan infrastruktur daerah diarahkan ke pembangunan pendidikan, kesehatan dan transportasi/komunikasi. Khusus transportasi/komunikasi harus mampu mengakseskan hasil-hasil produksi masyarakat dengan pasar.
Selain itu ihwal regulasi pemanfaatan infrastruktur, pimpinan daerah harus mampu menyusun regulasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Seperti jalan tol, transportasi publik, logistik dan sarana lainnya.
Dengan demikian, pimpinan daerah terpilih memiliki tantangan ke depan dalam aspek ekonomi secara luas. Karena tantangannya adalah merealisasikan harapan rakyat saat mereka kampanye, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.
Aspek ekonomi memang sangat penting untuk diperhatikan. Rakyat yang lapar di tengah ketidak-pastian zaman jelas akan mudah terprovokasi sampai kemudian membuat goncangan bagi jalannya sebuah pemerintahan (daerah). Bupati FX Yapan tak ingin hal itu terjadi di wilayah Kutai Barat yang dipimpinnya. (*)